Dedi Mulyadi Minta BPK Audit Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat

tirto.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit alih fungsi lahan di wilayah Jawa Barat.

Menurut Dedi, permasalahan ini bukan sekadar soal perubahan tata guna lahan, tetapi memiliki dampak luas yang merugikan banyak pihak, termasuk negara dan masyarakat.

Dedi menjelaskan bahwa alih fungsi lahan bisa menimbulkan setidaknya empat jenis kerugian. Pertama, kerugian material yang dapat dihitung secara ekonomi. Kedua, kerugian lingkungan akibat hilangnya sumber penyerap karbon serta berkurangnya debit air karena hilangnya sumber mata air.

“Turunnya debit air itu adalah kerugian sebenarnya,” kata Dedi di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (13/5/2025).

Ketiga, alih fungsi lahan juga dapat menyebabkan kerugian dalam bentuk bencana yang berdampak langsung pada masyarakat. Dedi berkata tiap bencana yang terjadi akibat perubahan tata guna lahan akan menimbulkan dampak finansial yang tidak sedikit bagi warga terdampak.

"Berapa banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana? Itu kerugian yang dialami langsung oleh mereka," ucap Dedi.

Keempat, dampaknya juga terasa di tingkat negara. Dedi menjelaskan bahwa pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD kabupaten/kota, dan APBD provinsi, untuk menangani bencana yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan.

"Kalau misalnya tahun ini total belanja untuk penanganan bencana di Jawa Barat lebih dari Rp2 triliun, bayangkan uang sebesar itu bisa digunakan untuk pendidikan atau kesehatan," tutur Dedi.

Dampak lainnya yang tak kalah penting adalah penurunan derajat kesehatan masyarakat akibat perubahan lingkungan yang ekstrem. Dedi menegaskan degradasi lingkungan bisa memicu munculnya berbagai penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD) dan penyakit menular lainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan beban pembiayaan kesehatan.

"Jadi, bagi saya, alih fungsi lahan bukan hanya soal ekologi, tetapi juga berdampak pada ekosistem ekonomi dan keuangan negara," kata dia.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi juga menegaskan komitmennya dalam memulihkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Dia menyatakan bahwa setelah menangani permasalahan banjir di Bekasi, ia akan fokus pada penyelesaian persoalan di Sungai Citarum.

“Ya, makanya tahun ini kita mau beresin tuh, kita cari solusi terbaik. Saya sekarang mengamati dulu wilayah yang agak parah seperti Bekasi dan Bogor. Setelah itu, saya akan naik ke atas untuk membereskan wilayah Citarum,” ujar Dedi.

Orang yang kerap disapa KDM itu menegaskan bahwa dirinya sudah memiliki gambaran solusi yang akan diterapkan.

Menurutnya, langkah awal dalam mencari solusi dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi sungai serta menemukan titik permasalahannya.

"Begitu saya turun ke sungai, melihat alurnya di mana, sumbernya di mana, nanti ketemu. Saya yakin betul nanti ketemu," kata Dedi.

Dedi memandang pentingnya merevitalisasi kawasan Cisanti sebagai bagian dari upaya pemulihan Sungai Citarum. Dalam tahun ini, Pemprov Jabar akan mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan ekologi, termasuk menanam pohon serta membongkar bangunan yang berdiri di kawasan tersebut secara ilegal.

"Ini juga bagian dari upaya menyelamatkan keuangan negara untuk kepentingan masa depan. Selain itu, modifikasi cuaca juga menjadi salah satu strategi penyelamatan keuangan negara, karena banjir merugikan negara dan masyarakat," tambah Dedi.

Terkait masa tugas Satgas Citarum Harum yang akan berakhir pada 2025, Dedi memastikan bahwa upaya pemulihan Sungai Citarum tetap akan berjalan meskipun lembaga ini nantinya akan berubah nama atau bentuk.

"Kita akan menandatangani kerja sama dengan Mabes Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Saya akan melakukan roadshow untuk memastikan kelanjutan program ini," ungkap Dedi.

Dia berencana mengoordinasikan para Danramil dan Kapolsek agar mereka turut serta dalam mengawasi daerah aliran sungai di wilayah masing-masing. Menurutnya, pemantauan yang lebih ketat dapat mencegah pencemaran dan penyumbatan sungai yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir. Dia mencontohkan bahwa saat ini ada Danramil di Kabupaten Bandung yang setiap hari bertugas mengoordinasikan tim pembersih sungai.

Hal serupa juga dilakukan oleh Polsek di Babelan, yang kini sedang mengerahkan tim untuk pengerukan sungai serta pembersihan lingkungan.

"Support dari Pangdam dan Kapolda luar biasa. Bahkan, Kapolda Metro kemarin juga menelepon untuk menanyakan perkembangan program ini," tuturnya.

Sebagai langkah konkret, Dedi menargetkan bahwa dalam waktu enam bulan ke depan, Jawa Barat harus bebas dari sampah.

“Ini yang sedang kita cari cara, bagaimana bisa bebas sampah. Karena kalau sampahnya sudah selesai dan terkunci dengan baik, yang lain itu gampang,” tutupnya.