2 weeks ago
34
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) geram soal truk tambang blokade jalan di kawasan jembatan Kali Cirahab Malang Nengah, perbatasan Legok, Tangerang dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Melalui unggahan di akun TikTok pribadinya @dedimulyadiofficial, ia membagikan ulang unggahan warga dan menanggapi terkait kondisi terkini yang terjadi.
Dalam video tersebut terlihat adanya blokade jalan yang dilakukan oleh sopir truk tambang di jembatan Kali Cirahab Malang Nengah. Aksi itu muncul karena para sopir menolak diberhentikan oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub).
“Kami terus memantau perkembangan yang terjadi di Parung Panjang. Petugas kewalahan karena truk-truk tidak mentaati ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata KDM, Sabtu (20/09/2025).
Truk Tambang Blokade Jalan, KDM Soroti Dampak Sosial Pengusaha Tambang yang Abai
KDM menyoroti dampak sosial yang timbul akibat aktivitas truk tambang yang tidak tertib. Ia menyebut masyarakat sekitar mengalami tekanan dan keresahan hingga memicu konflik sosial antarwarga.
“Masyarakat mengalami stres, konflik sosial terjadi. Saya melihat para pengusaha abai terhadap apa yang menjadi ketentuan pemerintah,” lanjutnya.
Menurutnya, pengusaha tambang lebih mengutamakan kepentingan bisnis semata dibandingkan memperhatikan kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan.
“Mementingkan kepentingan usaha lebih utama ternyata dibandingkan aspek sosial dan lingkungan,” sindirnya.
Selain itu, KDM menyoroti kerugian besar yang ditimbulkan terhadap infrastruktur. Jalan yang baru saja dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini sudah dilalui truk tambang, sehingga berpotensi cepat rusak.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor juga sedang memperbaiki jalan dan jembatan. Namun, upaya ini tidak akan ada artinya jika aktivitas tambang tetap berjalan tanpa henti, karena proyek pembangunan yang menelan biaya ratusan miliar rupiah berpotensi sia-sia.
“Kalau selama pembangunan ternyata produksi masih terus berjalan, maka pembangunan tidak ada arti, pemerintah membuang uang dengan percuma ratusan miliar,” ungkapnya.
KDM menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi pengusaha tambang yang abai terhadap aturan.
Jika pengusaha tambang tetap membandel, maka pemerintah akan menutup sementara aktivitas truk tambang selama proyek pembangunan berlangsung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pemerintah mengambil tindakan lebih keras berupa penutupan permanen.
“Penutupan sementara selama proyek pembangunan berlangsung atau penutupan permanen,” tandasnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ingin Masyarakat Jawa Barat Miliki Rumah Dulu Daripada Kedepankan Kredit Kendaraan
Komentar Warganet
Warganet menilai bahwa keberadaan tambang di Parung Panjang dan aktivitas truk yang melintas lebih banyak membawa dampak negatif daripada manfaat yang dirasakan.
Oleh karena itu, banyak yang mengusulkan agar tambang sebaiknya ditutup saja demi kebaikan bersama.
“Mending tutup aja tambangnya pak, banyak mudharatnya dari manfaat,” komentar akun @ri***.
Warganet lain berkomentar soal kepatuhan pengusaha tambang terhadap aturan pemerintah. Ia berpendapat, apabila pelaku usaha tidak mau menaati regulasi dan justru merugikan masyarakat luas, maka langkah terbaik adalah mencabut izin tambang yang ada.
“Tutup aja cabut izin tambangnya kalo memang tidak taat aturan dan merugikan masyarakat,” timpal akun @ag***.
Tidak hanya itu, warganet juga mengungkapkan bahwa aksi protes para sopir truk tambang sebenarnya sudah sering terjadi sebelumnya.
“Mereka ngambek begitu bukan sekali ini aja pak, tapi udah sering ngambek gitu,” ungkap akun @di***.
Ada pula warganet yang juga mengusulkan kepada KDM bahwa menutup tambang di Parung Panjang secara permanen bisa menjadi pilihan terbaik.
Menurutnya, para pengusaha tambang tidak akan peduli dengan kondisi sosial karena merasa memiliki kekuatan finansial dan bahkan mungkin mendapat dukungan dari pihak berpengaruh di pusat.
Baca Juga: Jika Tak Taat Aturan, Dedi Mulyadi Ancam Tutup Tambang di Bogor Secara Permanen
“Mungkin lebih baik ditutup selamanya pak, kalau memang kontribusi dan efek negatifnya ga berimbang. Mereka ga akan peduli karena merasa punya uang dan mungkin beking di pusat,” komentar akun @na***. (Erna/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
