3 hours ago
4
harapanrakyat.com,- DPRD Pangandaran mendesak pemerintah daerah segera menyusun rencana induk (masterplan) pengelolaan tata kelola air yang terintegrasi. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi persoalan banjir tahunan yang kerap melanda kawasan pertanian di Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya.
Baca juga: DPRD Pangandaran Minta Investigasi Mendalam Terkait Karamnya Kapal Tongkang Batubara
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, usai menghadiri rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, rapat juga melibatkan Balai Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy serta sejumlah kepala desa dan camat dari wilayah terdampak hari senin (22/6/2026) lalu.
Dorongan Pembuatan Rencana Induk Tata Kelola Air Terintegrasi
Menurut Asep, persoalan banjir yang merendam lahan pertanian di dua kecamatan tersebut merupakan kasus klasik yang terus berulang setiap tahun. Berdasarkan aspirasi dan harapan yang diserap langsung dari masyarakat petani, diperlukan solusi jangka panjang yang menyeluruh.
“Pemerintah daerah sudah harus mulai menyusun rencana induk pengelolaan tata kelola air terintegrasi. Di dalamnya harus mencakup kawasan resapan air dan perlindungan sumber mata air. Selanjutnya harus ada pembuatan embung. Rencana induk itu juga harus memuat penanganan limbah dan regulasi terkait drainase,” ujar Asep Harapan Rakyat, Rabu (24/06/2026).
Baca juga: 500 Hektare Sawah Terancam Banjir, DKPKP dan DPRD Pangandaran Fokus Tangani Muara Legokjawa
Asep menjelaskan, langkah konkret yang sedang berjalan saat ini adalah mengombinasikan hasil kajian dari BBWS Citanduy dengan usulan dari pemerintah daerah. Penyelarasan ini nantinya akan diajukan sebagai usulan baru. Usulan tersebut ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Pertanian.
Fokus utama dari usulan tersebut adalah penanggulangan banjir dalam rangka penguatan ketahanan pangan di delapan desa yang berada dalam satu hamparan zona terdampak. Kawasan ini merupakan salah satu lumbung pangan utama di Kabupaten Pangandaran. Daerah tersebut memiliki potensi besar jika pengelolaan airnya dioptimalkan.
“Kita tidak perlu mencetak sawah baru, melainkan mengoptimalkan sawah yang sudah ada melalui pola pengendalian air yang baik. Persoalan utama kita adalah kelebihan air saat musim hujan dan kekurangan air saat musim kemarau,” lanjutnya.
Normalisasi Sungai
Untuk mengatasi paradoks tersebut, Asep memaparkan tiga langkah strategis yang harus segera dilakukan. Ketiga langkah itu adalah normalisasi sungai, pembuatan embung resapan, dan optimalisasi sistem pompanisasi.
Baca juga: Banjir dan Gagal Panen, Petani Demo BBWS Citanduy di Kota Banjar: Anak Kami Butuh Makan
Dari hasil tinjauan lapangan bersama BBWS di Desa Paledah, prioritas mendesak yang harus dilakukan adalah normalisasi Sungai Ciseel. Saat ini, elevasi Sungai Ciseel sudah berada di atas saluran-saluran pembuangan anak sungguhnya, sehingga memicu luapan air ke lahan warga.
“Saran kami adalah normalisasi Sungai Ciseel. Bentangannya cukup panjang, kurang lebih 7,8 kilometer. Kita perlu melakukan kajian ulang terhadap kondisi eksisting saat ini untuk mengatur persentase elevasi agar air bisa tertampung dan mengalir dengan lancar,” pungkas Asep. (Mad/R6/HR-Online)
