7 hours ago
6
harapanrakyat.com,– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sentil Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) usai diminta program barak militer untuk siswa yang terlibat kenakalan remaja di Jabar dihentikan sementara.
Hal itu karena sebelumnya, Wakil Ketua KPAI, Jastra Putra mengungkapkan bahwa terdapat beberapa temuan. Salah satunya, siswa diancam tidak naik kelas apabila mereka menolak mengikuti program tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Jastra setelah KPAI melakukan kunjungan langsung ke barak militer di Purwakarta dan Lembang sebagai bentuk pemantauan.
Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia memandang kritik tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan anak-anak.
“Saya ucapkan terima kasih kepada KPAI yang telah memberikan kritik terhadap langkah-langkah yang kami ambil. Saya percaya KPAI memiliki kapasitas yang lebih baik dalam hal ini,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari unggahan akun TikTok @dedimulyadiofficial, Sabtu (17/05/2025).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Desak KPAI Turun ke Daerah Tangani Kasus Pelecehan Anak di Jawa Barat
Barak Militer Dikritik, Dedi Mulyadi Minta KPAI Turun Tangan Tangani Masalah Kenakalan Remaja
Dedi Mulyadi kemudian menjelaskan kembali alasan utama di balik diadakannya program barak militer. Ia menyebut langkah yang diambil didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap kondisi anak-anak di Jawa Barat.
“Langkah-langkah yang kami ambil dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab, mengingat permasalahan anak-anak di Jawa Barat sangat kompleks, sementara para orangtua sudah tidak mampu lagi menanganinya,“ ujarnya dengan tegas.
Menurut Dedi Mulyadi, pemerintah daerah tak bisa tinggal diam ketika menghadapi kebuntuan penanganan anak-anak. Ia merasa perlu bertindak cepat meski dalam kondisi darurat.
“Oleh karena itu, saat menghadapi kebuntuan, saya bersama seluruh Bupati dan Wali Kota harus mencari solusi, meskipun solusi tersebut bersifat sementara atau darurat,” terangnya.
Ia kemudian memberikan analogi tentang situasi darurat di mana tenaga medis non-spesialis pun harus bertindak untuk membantu.
Bahwa dalam kondisi mendesak, tindakan sekecil apapun bisa berarti besar untuk meringankan dan mengobati psikologi orang yang mengalami masalah.
Dengan tegas, Gubernur Jawa Barat menekankan bahwa diam atau tidak bertindak dalam kondisi darurat termasuk dosa.
“Kalau membiarkannya kita berdosa, tidak melakukan sesuatu ketika ada peristiwa yang mestinya kita berbuat,” tegasnya.
Ia kemudian meminta kepada KPAI untuk turun tangan menangani banyaknya anak-anak yang belum mendapat perhatian dari pemerintah.
Baca Juga: Bikin Kagum Dedi Mulyadi, Siswa SMKN 1 Tambelang Bekasi Ini Dapat Bantuan untuk Tebus Motor
“Kami sangat berharap KPAI dapat turun tangan, karena hingga saat ini masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan penanganan dari Pemprov Jawa Barat maupun para Bupati dan Wali Kota di seluruh wilayah Jawa Barat,” katanya. (Erna Ayunda/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
