2 days ago
39
harapanrakyat.com,- Puluhan mahasiswa, pemuda dan Karang Taruna Gita Muda melakukan unjuk rasa untuk menagih janji 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar. Dalam aksi itu mereka menyoroti berbagai persoalan di Banjar, terutama soal pungli di dunia pendidikan dan penegakan supremasi hukum, Senin (2/6/25).
Pantauan di lapangan, massa aksi tampak berjalan menuju halaman kantor DPRD dengan mendapatkan pengawalan dari kepolisian. Bahkan mereka sempat saling dorong karena mendesak untuk masuk ke ruang rapat anggota DPRD.
Tak hanya itu, mereka juga menuliskan tuntutan agar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memasukkan Wali Kota Banjar ke barak militer. Bahkan, dalam tulisan di banner yang mereka bentangkan, massa aksi menyebut APH pemakan bangkai.
Kemudian, setelah bersitegang dengan aparat keamanan untuk menyampaikan aspirasinya, massa pun akhirnya bisa masuk ke ruangan rapat yang di dalamnya ada anggota DPRD yang sedang rapat.
Tagih Janji 100 Hari Kerja Wali Kota Banjar
Korlap Aksi Rio Julian mengatakan, pihaknya menyoroti masalah pendidikan yang sering tidak mendapatkan perhatian dan kurang maksimal. Seharusnya, pendidikan menjadi hak semua masyarakat.
“Masih banyak mahasiswa yang kurang mampu tidak mendapatkan beasiswa, meski ada beberapa yang terealisasi. Kemudian, sampai saat ini juga masih terjadi pungli di sekolah. Karena itu, program di bidang pendidikan tidak berjalan maksimal,” tegasnya.
Sementara soal kesehatan, massa aksi juga mempertanyakan manfaat Kartu Berdaya yang sejauh ini belum maksimal. Pihaknya meminta agar program-program pemerintah dapat membantu masyarakat, terutama mereka yang belum memiliki BPJS.
Kemudian, di bidang ekonomi mereka juga menilai selama 100 hari kerja pemerintahan belum adanya gerak-gerik investor yang melirik ke wilayah 4 kecamatan ini. Karena itu, mereka mendesak agar Pemkot menggenjot PAD dari berbagai sektor, seperti pajak, BUMD, dan sumber lainnya.
“Sedangkan soal supremasi hukum, kami menilai ada indikasi subjektif dan tidak transparan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Makanya kami akan terus mengawasi kinerja mereka, jangan sampai ada pemerasan terhadap kasus yang sedang ditangani maupun di kasus ke depannya,” ujar Rio.
Adapun soal infrastruktur, para pemuda itu meminta agar pemerintah merealisasikan perbaikan jalan kota yang berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Banjar. Sebab, sejauh ini mereka melihat belum ada keseriusan pemerintah untuk mewujudkan harapan masyarakat.
“Seharusnya setelah masa transisi dan pelantikan pemimpin yang baru, harus memiliki program ke depan yang jelas. Kita akan terus mengawasi dan mengingatkan terus agar tidak lupa,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Ketua DPRD Kota Banjar Ating menyampaikan menerima dan menampung aspirasi serta tuntutan massa aksi, terutama soal beasiswa dan jalan rusak di Neglasari.
“Mereka meminta agar perbaikan infrastruktur jalan masuk di anggaran perubahan. Kalau di murni memang sudah tidak bisa, sehingga akan kami usulkan di perubahan,” singkatnya. (Sandi/R6/HR-Online)
