3 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Barat melangsungkan demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa meluapkan kekecewaan terhadap jalannya roda pemerintahan pusat lewat sebuah aksi teatrikal hukuman yang menggunakan replika alat pancung.
Teatrikal tersebut menampilkan simulasi pemenggalan terhadap replika figur pemimpin negara yang diperankan oleh sejumlah mahasiswa.
Langkah ekstrem ini diklaim sebagai simbol akumulasi kekecewaan sosiopolitik terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhammad Risaldi, menegaskan bahwa simbolisasi pancungan tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap mandeknya solusi kesejahteraan masyarakat dalam satu tahun terakhir.
Mahasiswa menilai pola perumusan regulasi saat ini cenderung berjalan searah dan mengabaikan ruang dialog publik.
“Ini merupakan simbolisasi kemuakan kami. Selama masa pemerintahan berjalan, kami menilai belum ada solusi maupun langkah strategis yang konkret untuk menyejahterakan rakyat. Pemerintah terkesan berjalan dengan kesewenang-wenangan serta memproduksi kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat,” kata Risaldi di sela-sela aksi.
Baca Juga: Krisis Demokrasi dan Rupiah Melemah, Ratusan Mahasiswa Kepung Kantor BI Jawa Barat
Demonstrasi Mahasiswa di Jawa Barat Bawa Tujuh Tuntutan
Selain mengkritik pola komunikasi kepresidenan, BEM SI Jabar juga menyoroti iklim kebebasan berpendapat yang dinilai kian menyusut.
Berdasarkan data komparatif yang dihimpun oleh aliansi mahasiswa, terdapat lonjakan signifikan pada jumlah tahanan politik yang mencatatkan angka hingga 900 orang lebih.
Angka ini diklaim sebagai salah satu yang tertinggi jika disandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya.
Guna merespons berbagai persoalan mendasar tersebut, massa aksi secara resmi merilis tujuh poin tuntutan utama (Tritura Plus). Tujuh tuntutan tersebut ditujukan langsung kepada jajaran eksekutif dan legislatif.
Poin pertama dan kedua mendesak pemerintah segera menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan harga BBM. Serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tuntutan ketiga adalah menyelamatkan APBN dari pemborosan anggaran. Termasuk membenahi pola komunikasi kepresidenan di poin keempat,” ungkap salah satu perwakilan massa aksi saat membacakan manifesto mahasiswa.
Sementara untuk poin kelima hingga ketujuh, mahasiswa menuntut pembatalan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang dinilai kontroversial.
Baca Juga: Geruduk DPRD Jabar, Aliansi Mahasiswa Bandung Raya Desak Program MBG dan KDKMP Dihentikan!
Mereka juga mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap jajaran Kabinet Merah Putih yang dianggap tidak kompeten, serta menuntut penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara tuntas dengan melawan segala bentuk impunitas hukum di Indonesia. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
