Menunggu Kebijakan Mudik Lebaran Berpihak ke Masyarakat Kecil

tirto.id - Mudik Lebaran Idulfitri bukan sekadar tradisi tahunan belaka, namun juga refleksi yang tepat untuk menengok keandalan kebijakan transportasi nasional. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, seperti tahun-tahun sebelumnya, berupaya meringankan beban pemudik dengan berbagai kebijakan dan suntikan insentif. Tahun ini, pemerintah mengumumkan diskon tarif tol 20 persen di sejumlah ruas serta potongan harga tiket pesawat mencapai 13–14 persen.

Kebijakan itu tentu langkah positif dari pemerintah untuk menekan biaya perjalanan. Namun, menengok profil mayoritas pemudik, kebijakan ini tampak belum cukup dalam menjangkau kelompok terbesar, yaitu masyarakat menengah ke bawah. Sebab, sebagian besar pemudik mengandalkan bus, kereta api, dan sepeda motor sebagai moda transportasi utama untuk pulang ke kampung halaman.

Pengguna jalan tol (mobil pribadi) dan pesawat umumnya berasal dari kelompok yang lebih mampu secara ekonomi. Sementara itu, bagi jutaan buruh, pekerja informal, dan pedagang kecil, akses terhadap transportasi yang murah dan aman masih menjadi tantangan. Harga tiket bus dan kereta api kerap melambung saat musim mudik Lebaran. Dan tak sedikit yang terpaksa menggunakan sepeda motor untuk menghemat pengeluaran, meski berisiko besar.

Dengan itu, keberpihakan pemerintah terhadap rakyat sebaiknya tidak setengah hati. Hal ini bisa dibuktikan dengan kebijakan yang lebih inklusif kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Masalah utama mudik bukan soal bagaimana membuat perjalanan lebih murah bagi mereka yang sudah mampu. Melainkan bagaimana memastikan kelompok rentan dapat pulang dengan selamat dan terjangkau.

Selain membuat stimulus bagi kendaraan pribadi dan maskapai penerbangan, pemerintah semestinya turut memikirkan transportasi publik yang lebih inklusif. Data survei Kementerian Perhubungan tahun lalu mencatat, preferensi moda transportasi pemudik masih didominasi kereta api (39,32 juta orang) dan bus (37,51 juta orang). Baru disusul dengan mobil pribadi (35,42 juta orang) dan sepeda motor (31,12 juta orang).

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Deddy Herlambang, menyayangkan stimulus mudik Lebaran baru menyasar moda transportasi udara dan jalan tol. Menurut Deddy, meskipun biasanya kereta api komersial menambah moda angkutan, tapi biasanya dengan harga yang relatif mahal karena bukan kelas ekonomi. Ia berharap musim mudik tahun ini, pemerintah memperbanyak kuota kereta api subsidi atau PSO (Public Service Obligation).

“Sekarang ada kereta PSO. Itu harusnya yang kuotanya ditambah karena subsidi. Mungkin tidak ada diskon tarif, tapi kuotanya ditambah, kan lumayan (murah),” ucap Deddy kepada wartawan Tirto, Senin (3/3/2025).

Penumpang kapal berjalan di jembatan penyeberangan orang (JPO) setibanya di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (4/1/2025). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/agr

Sementara itu, untuk moda angkutan bus mungkin agak terbatas karena pemerintah cuma bisa mengandalkan Damri. Maka, Deddy menyarankan agar kuota mudik gratis dengan bus ditambah tahun ini. Pasalnya, pemerintah yakni Kemenhub dan Kementerian BUMN baru berencana memberangkatkan 100.000 orang untuk program mudik gratis. Menurut Deddy, angka itu masih jauh dari cukup untuk melayani masyarakat.

Di sisi lain, Deddy menyarankan agar program mudik gratis terpusat di satu instansi saja. Selama ini, mudik gratis selalu dilaksanakan oleh berbagai instansi seperti kementerian, perusahaan BUMN, hingga pemerintah daerah. Alhasil, sering terjadi kemubaziran sebab ada pemudik yang mendaftar di lebih dari satu instansi penyelenggara mudik gratis.

Terpenting, bagi Deddy, adalah output dari pelaksanaan mudik tahun ini, yakni nyaman dan aman. Pemerintah harus bisa mengurangi pemudik motor agar menekan angka kecelakaan lalu lintas di masa mudik Lebaran. Namun, Deddy khawatir efisiensi anggaran pemerintah Prabowo-Gibran berpengaruh pada kuota mudik gratis dan mudik motor gratis (motis).

“Seharusnya tidak berkurang, logikanya justru harus ditambah. Masalah kualitas mudiknya yang penting. Makannya kita utamakan kualitas mudik berkeselamatan,” terang Deddy.

Pengamat transportasi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa melihat hasil survei mudik Kemenhub di dua tahun terakhir (2023 dan 2024), minat masyarakat Indonesia menggunakan angkutan umum sebetulnya meningkat. Tahun-tahun sebelumnya, hasil survei menunjukkan mayoritas pemudik lebih memilih mobil pribadi dan sepeda motor.

Meskipun pemerintah memberikan potongan tarif tiket pesawat terbang 13-14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol, bagi masyarakat menengah ke bawah itu tidak mengubah beban keuangan mudik lebaran. Akan lebih murah, kata Djoko, jika masyarakat menengah ke bawah menggunakan transportasi bus gratis, KA gratis dan kapal laut gratis.

“Masyarakat menengah ke bawah sebelumnya mudik menggunakan moda gratis, sekarang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mudik,” kata Djoko dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

Pasalnya, Djoko menilai efisiensi anggaran bakal mempengaruhi program mudik gratis dari pemerintah. Masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik gratis, berpotensi berkurang lantaran program ini tidak dianggarkan lagi. Sangat terbatas jika hanya mengandalkan BUMN untuk mudik gratis tahun ini.

Pada 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 orang. Kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan di 2024 juga sebanyak 85.694 pemudik. Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari 2024, setidaknya kuotanya sekitar 165.000 pemudik.

Program mudik gratis, menurut Djoko, sangat bermanfaat bagi warga miskin yang hendak pulang ke kampung halaman. Selain itu, program ini mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.

Menteri perhubungan dapat menjanjikan manajemen mudik gratis yang lebih baik kepada presiden dan menteri keuangan. Misal pendaftaran dengan cukup satu aplikasi. Hal itu akan menambah jumlah pemudik menggunakan angkutan umum. Dengan begitu, sebaiknya ada anggaran tambahan agar Kemenhub bisa ikut menyelenggarakan mudik gratis.

“Tidak banyak lagi ditemukan seat kosong, lantaran pemudik tidak bisa mendaftar lebih dari satu penyedia mudik gratis. Bagi pendaftar yang tidak memberitahu akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut mudik gratis tahun berikutnya,” terang Djoko.

Menguji Keberpihakan

Diberitakan sebelumnya, harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik dipastikan turun 14 persen saat periode mudik Lebaran 2025. Pasalnya, pemerintah resmi memberikan insentif berupa menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagian atau sebanyak 6 persen dalam setiap pembelian tiket. Insentif tersebut berlaku untuk penerbangan domestik dengan masa pembelian tiket 1 Maret-7 April 2025 dengan perjalanan pada periode 24 Maret-7 April 2025.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa landasan hukum pemberian insentif tiket pesawat tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 mengenai PPN yang Ditanggung Pemerintah untuk tiket ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani saat konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Sabtu (1/3/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan, pemerintah akan memberikan diskon tarif tol 20 persen untuk masyarakat saat periode mudik Lebaran 2025. Pemberian diskon tarif tol tersebut diharapkan mengurangi biaya perjalanan darat para pemudik yang pulang ke kampung halaman.

Selain pemberian diskon tarif tol 20 persen, pemerintah bekerja sama dengan BUMN juga mengadakan program mudik gratis untuk 100.000 pemudik. Moda yang bisa dipilih pemudik meliputi kapal laut, kereta api, hingga bus. AHY berharap kebijakan yang diambil pemerintah bisa meringankan ongkos pemudik.

“Ini juga mudah-mudahan bisa sedikit membantu," ujar AHY.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

Ketua Forum Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, menilai sudah menjadi tugas pemerintah menyediakan akses mobilitas yang terjangkau bagi masyarakat pada masa liburan Idulfitri. Hal itu harus menyasar untuk semua strata ekonomi masyarakat, dengan tetap mengutamakan penggunaan angkutan umum.

Oleh karenanya, kata Aditya, insentif yang diberikan selayaknya tidak terbatas pada diskon tarif tol dan diskon tarif tiket pesawat udara. Namun sebaiknya pemerintah juga menambah penyediaan angkutan mudik dan balik gratis dengan angkutan bus reguler dan bus wisata, serta kapal laut, termasuk kapal militer.

Pemerintah juga bisa menambah penyediaan angkutan motor gratis (motis) menggunakan moda KA dan kapal laut. Termasuk menyediakan angkutan mudik gratis berbasis bus bagi pemilik sepeda motor, sementara sepeda motornya dapat diangkut dengan menggunakan truk ke tempat destinasi yang sama dengan angkutan bus.

Selain menyediakan moda angkutan yang terjangkau, pemberlakuan tarif promo atau diskon jalan tol dan angkutan umum sebetulnya digunakan sebagai instrumen untuk mengatur pola perjalanan masyarakat. Hal itu agar tidak terjadi penumpukan pada tanggal seperti puncak arus balik dan arus mudik.

“Promo/diskon tarif tol, pesawat udara, kapal laut, kapal penyeberangan, dan bus umum dapat diterapkan lebih signifikan pada periode yang bukan merupakan puncak mobilitas masyarakat,” ucap Aditya kepada wartawan Tirto.

Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, memandang diskon tarif periode lebaran layak diberikan untuk pengguna transportasi umum. Tujuannya bukan hanya untuk menggerakkan ekonomi, namun juga untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti kereta api, pesawat, hingga bus.

“Agar jalur mudik tidak begitu macet, terutama untuk jalur melewati pelabuhan, contohnya Merak. Setiap tahun kepadatan Merak menjadi momok menakutkan bagi pemudik,” ucap Huda kepada wartawan Tirto, Senin (3/3/2025).

Di sisi lain, menurut Huda, insentif untuk pesawat tujuan pulau Sumatra bisa menjadi opsi logis agar pengguna mobil pribadi berpindah ke pesawat. Jika pun diberikan diskon tarif tol, maka harus dipersiapkan pengaturan maupun saranasa prasarana penunjang, seperti rest area.

Dampak yang bisa ditimbulkan dari diskon ini menggerakan permintaan untuk tiket pesawat. Dengan begitu, Huda berharap uang yang bisa dihemat dapat dibelanjakan pemudik lebih banyak di kampung halaman. Sehingga perputaran ekonomi ketika di hari lebaran bisa lebih cepat lagi, sehingg pertumbuhan ekonomi di daerah melesat.

Selain dari sisi diskon tiket pesawat, pemerintah perlu memeriksa harga ketika peak season yang kadang tidak wajar. Terutama daerah tujuan mudik utama seperti Jawa dan Sumatra. Terkadang, kata Huda, harga tarif bisa ditawarkan hingga 10 kali lipat, termasuk penginapan yang ikut semakin mahal pula.

“Jika memang tidak diawasi ya percuma ada diskon, toh harga tiket pesawat aslinya juga sudah dimahalkan,” ucap Huda kepada wartawan Tirto.

Sejumlah pemudik menunggu jadwal keberangkatan di Stasiun Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/12/2024). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.