5 hours ago
5
harapanrakyat.com,- DPRD Jawa Barat menyoroti potensi defisit APBD 2026 yang diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun. DPRD meminta Pemprov Jawa Barat ekstra hati-hati dan mengedepankan perencanaan fiskal yang matang.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, merujuk pada hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pihaknya bersama Pemprov Jawa Barat sudah mengantisipasi potensi koreksi anggaran.
Salah satu poin krusial yang berpotensi memicu defisit yaitu, ketidaksesuaian perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah.
“Lalu ada komponen belanja wajib yang masih harus disesuaikan,” kata Ono dikutip Rabu (1/7/2026).
Baca Juga: Terkait Putusan PTUN Bandung Soal UMSK 2026, Pemprov Jawa Barat Buka Peluang Banding
Oleh karena itu, Ono meminta eksekutif melakukan analisis mendalam terhadap seluruh proyeksi pendapatan daerah.
Misalkan, penerimaan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, hingga komponen pendapatan lainnya.
Akurasi data ini begitu penting agar penentuan kebijakan fiskal memiliki dasar hukum dan realitas yang kuat di lapangan.
“Kami ingin keputusan penanganan defisit merujuk pada data. Jadi ada keputusan objektif, apakah melalui penyesuaian program berdasarkan kemampuan atau efisiensi pembiayaan dan belanja,” ujarnya.
Defisit APBD Jawa Barat, Program Prioritas yang Bersentuhan dengan Masyarakat Jangan Jadi Korban
Meski begitu, Ono tidak ingin program prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tidak dikorbankan.
Sebab, pelayanan kepada masyarakat luas harus tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu oleh adanya penyesuaian anggaran.
“Perhatian utama tetap program prioritas Pemprov Jawa Barat. Penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan,” ucapnya.
Baca Juga: Soroti Pergeseran Anggaran, Komisi V DPRD Jawa Barat Sentil Kinerja Verifikasi USB Disdik
Ono menambahkan, penyusunan kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan dinamika perekonomian yang sedang berkembang.
Kendati pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat cukup impresif di angka 5,85 persen, tetapi Ono menilai indikator itu masih perlu pencermatan yang lebih mendalam.
“Belanja pemerintah masih menopang sebagian besar pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Sektor Ekonomi Riil Harus Jadi Perhatian
Lebih lanjut, Ono menuturkan, sektor ekonomi riil masyarakat saat ini masih menjadi tantangan, sehingga harus menjadi perhatian.
Sebab, saat ini ada penurunan daya beli, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kenaikan harga barang pokok, hingga tekanan berat pada sektor industri yang berpotensi memukul tingkat konsumsi serta investasi daerah.
Atas dasar hal itu, DPRD meminta Pemprov Jawa Barat melakukan kalkulasi ulang secara cermat terhadap semua pos pendapatan, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan hak DBH.
“Ini penting agar tidak ada kesalahan proyeksi pendapatan di APBD Perubahan 2026,” katanya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
