10 hours ago
10
harapanrakyat.com,- Perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda sudah bergulir sejak 2013. Kali ini, wacana itu pun kembali mencuat. Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat melakukan tindak lanjut bersama Komisi I DPRD Jawa Barat.
Koordinator Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, Prof. Ganjar Kurnia mengatakan, pertemuan dengan legislatif ini merupakan kelanjutan dari perjuangan panjang.
Alasan mendasar di balik usulan pergantian nama provinsi ini yakni, kekhawatiran akan hilangnya istilah Sunda dalam konteks geografis dan administratif.
Baca Juga: Potensi Defisit APBD Jawa Barat Rp5,7 Triliun, DPRD Minta Pemprov Ekstra Hati-hati
Secara historis dan geologis, Sunda memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari Paparan Sunda, Sunda Besar, hingga Sunda Kecil. Namun, saat ini wilayah itu secara administratif hanya dikenal sebagai Jawa Barat.
“Secara geografis, wilayah kita seolah kehilangan identitas historisnya. Dahulu Tatar Sunda itu sangat luas, meliputi Banten hingga wilayah Cipamali di Jawa Tengah. Bahkan Jakarta pun dahulu masuk di dalamnya. Jika tidak diabadikan sekarang, kita khawatir nama Sunda akan hilang sama sekali di masa depan,” kata Ganjar di Bandung, Kamis (2/7/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengembalian nama Sunda bukan sekadar perubahan papan nama. Istilah Sunda memiliki kekuatan sosiologis, kultural, dan psikologis yang mendalam.
Identitas harus mampu membangkitkan kembali etos kerja, semangat, dan motivasi masyarakat untuk membangun daerah yang lebih maju.
*Istilah Sunda itu mempunyai kekuatan sosiologis, kultural, hingga psikologis yang berkaitan dengan jati diri yang ujungnya bisa membangun ekonomi, semangat, etos kerja, dan sebagainya,” ujarnya.
Tantangan dan Dampak Administrasi Perubahan Provinsi Jawa Barat Menjadi Sunda
Menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak mengenai potensi perpecahan wilayah atau penolakan dari kelompok lain, Ganjar menilai hal itu merupakan dinamika yang wajar.
Fokus utama saat ini menyatukan persepsi dan komitmen internal masyarakat Jawa Barat terlebih dahulu mengenai urgensi perubahan nama ini.
Terkait konsekuensi perubahan dokumen kependudukan, administrasi pemerintahan, kop surat, hingga stempel, pihaknya menilai hal itu merupakan konsekuensi logis yang bisa diselesaikan secara bertahap.
“Administrasi dan sebagainya itu bisa bertahap, yang penting mau atu tidak. Secara pribadi, ada kekhawatiran istilah Sunda itu nanti hilang. Yang lain-lain juga sama, Ujungpandang jadi Makassar dan sebagainya,” ucapnya.
Kendati demikian, perjalanan menuju ketetapan resmi diakui masih cukup panjang karena memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek.
Baca Juga: Soroti Pergeseran Anggaran, Komisi V DPRD Jawa Barat Sentil Kinerja Verifikasi USB Disdik
Namun, langkah ini menjadi fondasi penting untuk membangun kesadaran kolektif, ketika menyandang nama Sunda, muncul tanggung jawab moral dan semangat baru yang berorientasi pada kemajuan daerah. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
