4 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat timbunan sampah di TPA Ciangir, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mencapai 333 ton per hari sepanjang 2025. Menyikapi kondisi itu, Pemkot Tasikmalaya melalui DLH bersiap menggenjot program pengurangan sampah berbasis wilayah.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Tasikmalaya, Feri Arif Maulana, mengatakan pengangkutan sampah selama ini mengandalkan sistem zonasi harian, namun masih terkendala keterbatasan armada dan personel.
“Sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat diangkut oleh dump truck. Ada pula yang dikirim mandiri oleh masyarakat menggunakan gerobak atau gerobak becak ke TPS terdekat. Setiap mobil pengangkut sampah memiliki jalur masing-masing setiap harinya, kecuali hari Jumat libur,” ujar Feri, Kamis (9/7/2026).
Baca Juga: Sampah Menumpuk di Kota Tasikmalaya, Petugas Sebut Kekurangan Truk Pengangkut
Feri menjelaskan, petugas di lapangan setiap hari menyisir tumpukan sampah yang telah dikumpulkan warga. Proses penyisiran ini mencakup 50 TPS kontainer, area depan toko, kompleks perumahan, hingga pusat perbelanjaan.
“Saat ini kita mengoptimalkan 41 armada dengan didukung kurang lebih 300 pegawai persampahan yang bekerja di lapangan,” tambahnya.
Baca Juga: Pembangunan TPA Ciangir Tasikmalaya Mandek, Dampak Birokrasi dan Ancaman Penumpukan Sampah
Peran Sektor Informal dan Rencana Pengurangan Sampah Berbasis Wilayah
Meskipun volume sampah yang menuju TPA Ciangir sangat besar, Feri menyebutkan proses reduksi sebetulnya sudah terjadi sejak sampah berada di tingkat TPS. Keberadaan pemulung atau pekerja informal dinilai cukup membantu menekan laju timbunan sampah.
“Sebetulnya di TPS pun pasti ada pengurangan sampah. Ada yang dimanfaatkan kembali jika dirasa masih layak. Para pekerja informal atau pemulung di sana juga turut membantu mengurangi beban timbunan sampah sebelum dibawa ke TPA Ciangir,” jelas Feri.
Baca Juga: Sampah Menumpuk di Pusat Kota Tasikmalaya, Plh Wali Kota Minta Maaf
Menanggapi keluhan warga terkait adanya keterlambatan pengangkutan di beberapa titik, Feri menegaskan hal itu biasanya dipicu oleh kendala teknis operasional. Ia memastikan pelayanan akan segera dinormalisasi jika kendala tersebut teratasi.
“Kalau ada salah satu kendaraan yang tidak beroperasi, berarti ada dua kemungkinan utama: kendaraannya sedang maintenance (perawatan) atau sopirnya sedang sakit. Namun ke depan, fokus kita adalah mendorong pengurangan sampah langsung di tingkat kewilayahan. Yakni bekerja sama lintas sektor, baik pihak kecamatan maupun kelurahan,” tegasnya.
Masyarakat Diminta Memilah Sampah dan Taat Retribusi
Mengingat mayoritas produksi limbah didominasi oleh aktivitas domestik, DLH Kota Tasikmalaya mengimbau masyarakat untuk mulai mengubah kebiasaan dalam mengelola pembuangan akhir dari lingkungan terkecil.
“Kebanyakan sampah yang diangkut itu berasal dari rumah tangga. Maka dari itu, kami sangat berharap masyarakat bisa mulai mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah,” kata Feri.
Terkait mekanisasi penarikan retribusi pelayanan persampahan, Feri menjelaskan bahwa regulasinya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penerapannya pun dibagi menjadi beberapa kategori pola pembayaran:
Rumah Tangga / Pemukiman: Sistem pembayaran dilakukan secara bulanan.
Toko, Pasar, dan Rumah Sakit: Sistem pembayaran dihitung berdasarkan kubikasi sampah yang dihasilkan.
Pedagang Kaki Lima (PKL): Sistem penarikan retribusi dilakukan secara harian.
“Untuk masyarakat yang wilayahnya belum terlayani oleh pengangkutan pemerintah, silakan bisa langsung mengajukan permohonan resmi ke pihak Dinas Lingkungan Hidup agar bisa segera kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (Rafi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
